JAKARTA – Tekanan sosial dan ekonomi yang menimpa masyarakat adat Dayak kian meningkat, mengancam keberlanjutan hidup mereka. Berbagai kebijakan pemerintah pusat seperti larangan pertanian ladang berpindah dengan cara membakar lahan sesuai kearifan lokal, larangan mendulang emas tradisional, serta pembatasan pemanfaatan kayu di hutan untuk kebutuhan sehari-hari, membuat sumber penghidupan masyarakat adat semakin menyempit.

Fenomena yang dikenal sebagai “paman” – ketika ibu-ibu Dayak hanya bisa menunggu pedagang keliling bersepeda motor atau mobil pick-up membawa kebutuhan pokok dari luar desa – menjadi ironi. Padahal, tanah Dayak dikenal kaya dengan sumber pangan alami.

Data Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) memperlihatkan betapa timpangnya kondisi ini. Saat ini, masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah hanya menguasai lahan produktif seluas 0,54 persen, di tengah kekayaan sumber daya alam daerah tersebut, mulai dari hutan, tambang, hingga hasil perikanan sungai.

Dalam Diskusi Panel LPDN yang digelar di Jakarta, Jumat (4/9/2025), pakar etika lingkungan sekaligus mantan Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Sonny Keraf, menegaskan bahwa program Perhutanan Sosial dapat menjadi salah satu solusi. Namun, menurutnya, program ini tidak boleh berhenti sekadar pada distribusi lahan.

“Perhutanan Sosial harus diintegrasikan dengan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Mereka perlu dibekali keterampilan mengolah lahan untuk aktivitas produktif seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan budidaya ikan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjaga hutan yang tersisa dan merehabilitasi lahan kritis,” tegas Sonny.

Sekolah Lapang LPDN: Pemberdayaan Perempuan dan Kaum Muda menjawab tantangan itu, LPDN di bawah payung Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) menggagas Sekolah Lapang sebagai wadah pembelajaran bagi perempuan dan generasi muda Dayak.

Melalui Sekolah Lapang, peserta mendapatkan pelatihan dan pendampingan terkait usaha produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta peningkatan nilai tambah hasil produksi.

Peserta juga difasilitasi untuk memperoleh pembiayaan dari koperasi LPDN, perbankan, maupun lembaga mitra. Jika berhasil mengembangkan usaha produktif, peserta dipersiapkan pula untuk mengakses pasar. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, membuka akses pendidikan bagi anak-anak Dayak, sekaligus menekan praktik pernikahan dini yang sering terjadi akibat desakan ekonomi, yang kerap berujung pada permasalahan sosial seperti KDRT dan perceraian.

Isu Ekstraktif dan Ancaman Hak Ulayat

Selain kebijakan pemerintah yang menekan ruang hidup, Sonny Keraf juga mengingatkan bahwa korporasi ekstraktif di bidang pertambangan dan perkebunan turut memperburuk kondisi. Akuisisi tanah dan hak ulayat masyarakat Dayak semakin mempersempit ruang hidup mereka.

“Kalau tidak ada upaya nyata, hutan habis, masyarakat lokal tersingkir, dan bergantung pada pemenuhan kebutuhan dari luar,” ujar Sonny.

Agenda Nasional: SDGs dan Pemberdayaan Komunitas Diiskusi Panel LPDN merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III dan Lokakarya Nasional (Loknas) 2025 bertema “Penguatan Kelembagaan Masyarakat di Dalam dan di Sekitar Hutan”.

Selain Sonny Keraf, hadir pula narasumber lain yakni Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan RI, yang memaparkan revitalisasi model Perhutanan Sosial Petuk Bukit, Palangka Raya. Prof. Meutia Hatta, yang mengulas pendidikan ekologi berbasis komunitas. Adian Napitupulu, yang membahas peran perempuan dan hutan sebagai kekuatan bangsa.

Sonny menutup dengan menegaskan bahwa Sekolah Lapang dan Perhutanan Sosial sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), karena memadukan perlindungan lingkungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial. Program ini berkontribusi pada tujuan menghapus kemiskinan dan kelaparan, menjamin akses pendidikan, menciptakan pekerjaan layak, serta mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Sekolah Lapang bukan hanya soal pangan dan ekonomi, tetapi juga tentang masa depan masyarakat Dayak: menjaga hutan, memberdayakan perempuan, dan memastikan generasi muda tetap berdiri tegak di tanah leluhur mereka,” pungkas Sonny. //