PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Mewakili Wali Kota, Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Command Center Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (20/4/2026).

Rakor tingkat nasional ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir. Agenda strategis tersebut juga menghadirkan Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Ateng Hartono, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia.

Dalam pemaparannya, Dr. Ateng Hartono mengungkapkan data terbaru mengenai Indeks Perkembangan Harga (IPH) nasional hingga minggu ketiga April 2026. Secara umum, tren stabilisasi harga mulai terlihat di sejumlah daerah.

“Tercatat sebanyak 15 provinsi masih mengalami kenaikan IPH, sementara 23 provinsi lainnya sudah menunjukkan tren penurunan dibanding periode sebelumnya,” jelas Ateng dalam pemaparannya.

Meski demikian, pemerintah memberikan catatan khusus terhadap komoditas gula pasir. Secara nasional hingga minggu ketiga April 2026, harga gula pasir berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) dan mengalami kenaikan sebesar 1,31 persen jika dibandingkan dengan bulan Maret 2026. Lonjakan harga komoditas ini dilaporkan terjadi di sekitar 47,50 persen wilayah Indonesia.

Merespons dinamika tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri kembali menegaskan agar seluruh pemerintah daerah tidak lengah. Peran aktif TPID di masing-masing daerah sangat krusial dalam mengawal rantai pasok.

Melalui rakor ini, pemda diinstruksikan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memperketat pengendalian distribusi barang, serta bersiap melakukan langkah intervensi pasar guna menekan laju inflasi agar tetap berada di sasaran yang aman.